11- 11 – 2026. JAKARTA, KOMPAS.TV – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut tidak dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) secara langsung terkait perkara keabsahan dokumen ijazah pendidikannya. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Jurnalis Kompas TV Alfania Risky melaporkan dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gibran bukan merupakan pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut. Karena itu, pihak yang dapat mengajukan PK adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Pengajuan tersebut dimungkinkan apabila pihak terkait bersedia menempuh jalur hukum.
Sebelumnya, Gibran menyebut salah satu saran Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka adalah memperjuangkan pembuktian keabsahan dokumen ijazah pendidikannya. Gibran mengatakan akan berkoordinasi dengan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan pengajuan PK.
Sementara mengenai isu pengunduran diri, Yusril menjelaskan terdapat dua mekanisme. Jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, ia harus menyampaikan surat kepada MPR. Namun, jika tidak mengundurkan diri, proses hak menyatakan pendapat yang tengah bergulir di DPR dapat berlanjut dan berpengaruh terhadap kedudukannya sebagai wakil presiden.
Di tengah dinamika tersebut, agenda penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 19 tokoh di Istana Negara tetap berlangsung. Namun, Presiden Prabowo disebut batal menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Discussion about this post